KPU KOTA LUBUKLINGGAU GELAR RAPAT KOORDINASI DENGAN PPS

KPU Kota Lubuklinggau mengadakan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Lubuklinggau.  acara yang diadakan di Aula Hotel Amazing riverside kota lubuklinggau, senin (11/2/2019). turut hadir Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Topandri, Bambang Irawan, Riko Saputra, Andri Affandi, Vera Yulita serta Kasubbag Program & data Martiyansyah Putra dan Staf.  Rakor yang dibuka oleh Ketua KPU Kota Lubuklinggau Topandri,  dalam sambutannya Mengharapkan dalam Rakor ini ditelaah karena ini menyangkut DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPK ( Daftar Pemilih Khusus). ” KPU tanpa PPK, PPS  serta KPPS juga tidak bisa apa-apa, Kita bekerja sama sesuai dengan aturan  dalam menyukseskan Pemilu tahun 2019  tanpa ada kegaduhan ” Ujarnya. sebelum Rapat Koordinasi dibuka Topandri memperkenalkan anggota KPU Kota lubuklinggau periode 2019 – 2024  kepada PPS.

selanjutnya Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi Perencanaan dan Data Vera Yulita memberikan materi dalam rakor pemutakhiran data pemilih kepada anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS),  Untuk Rekapitulasi DPTHP 2, KPU Kota Lubuklinggau yang meliputi 8 kecamatan dan 72 kelurahan, jumlah TPS 608 dengan jumlah pemilih 160.885 yang terdiri pemilih laki-laki 79.449 dan pemilih perempuan 81,436. Untuk Pemilu tahun 2019, KPU RI memberikan hak pilih untuk warga binaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).  ” Untuk menjadi perhatian
Tanggal 15 Feb 2019, DPTHP 2 sudah harus tuntas dan dilaporkan ke KPU Lubuklinggau, karena tgl 17-18 Febuari 2019 akan diplenokan di KPU Provinsi Sumatera Selatan dan
Usulan penambahan TPS dari 1 menjadi 3 TPS di Lapas Lubuklinggau sudah disampaikan ke KPU RI, menunggu persetujuan, namun jika tidak disetujui maka TPS Lapas tetap 1 TPS ” Ujar Vera Yulita.

Daftar Pemilih Khusus (DPK) merupakan pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-elektronik, pengecekan terhadap DPT melalui portal lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau aplikasi Mobile KPU RI.

DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Dalam PKPU Nomor 37 Tahun 2018 pasal 36 ayat (3), keadaan tertentu dan kondisi tertentu meliputi:

1)Menjalankan tugas pada saat Pemungutan Suara.

2)Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi.

3)Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi.

4)Menjalani rehabilitasi narkoba.

5)Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan.

6)Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi.

7)Pindah domisili.

8)Karena bencana.

9)Bekerja di luar domisilinya.

Pemilih yang ingin pindah memilih harus mengurus surat pindah memilih (form A5) di Panitia Pemungutan Suara (PPS/kelurahan) paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara 17 April 2019. Petugas PPS akan mencoret nama yang sudah terdata dan memberikan form pindah memilih (A5) untuk diserahkan ke KPU kelurahan tujuan lokasi mencoblos.

Pemilih pada DPTb punya kesempatan menggunakan hak pilih yang sama dengan pemilih DPT yaitu antara pukul 07.00-13.00 waktu setempat, dengan membawa form A5 dan e-KTP.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak untuk memilih :

1)Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke daerah Kabupaten/Kota lain dalam 1 (satu) daerah proviinsi dan di daerah pemilihannya.

2)Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke daerah Kabupaten/Kota lain dalam 1 (satu) daerah proviinsi.

3)Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden apabila pindah memilih ke daerah provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara.

4)Calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah pemilihannya.

5)Calon anggota DPRD Kabupten/Kota apabila pindah memilih ke daerah Kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

(Sumber : PKPU Nomor 37 Tahun 2018 Pasal 36 ayat 4 )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *