Rakor LPPDK Sukses

 

KPU Lubuklinggau mengadakan rapat koordinasi persiapan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada pemilihan umum tahun 2019 tingkat kota lubuklinggau, Selasa (12/03/2019). Acara yang berlangsung di Aula Rapat dihadiri Komisioner Kpu Lubuk Linggau Topandri, Riko Saputra, Bambang Irawan, Vera Yulita, Andri affandi, Ketua Bawaslu Lubuklinggau Mursidi, Sekretaris Kpu Lubuk Linggau Trisko Defriyansa, Kasubbaghukum Misran Ayudi dan Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu 2019.

Rakor yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Lubuklinggau Topandri, dalam sambutannya mengingatkan kepada operator dana kampnye untuk melaporkan LPPDK tepat waktu dan sesuai peraturan KPU.

selanjutnya Rakor LPPDK dipimpin oleh Anggota Komisioner Kpu Lubuk Linggau divisi hukum Riko Saputra. Ketua Bawaslu lubuklinggau memberikan materi tentang sanksi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kota Lubuklinggau yang tidak menyampaikan LPPDK. kemudian kasubbaghukum misran ayudi juga berkesempatan memberikan materi LPPDK ” Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Lubuklinggau wajib menyampaikan LPPDK yang telah disusun kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK Partai Politik melalui KPU Kota Lubuklinggau ” ujarnya

Dasar Hukum LPPDK UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
PKPU No.29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye,
PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
Pembukuan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *